Diduga Jarang Berkantor dan Dana Desa Tak Jelas, Kinerja Kades Waesala Disorot Warga

SBB, Eposedaily.id — Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan buruknya tata kelola pemerintahan kembali mencuat dari Negeri Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Kepala Desa Waesala, Ramsal Kasturian, diduga jarang berkantor bahkan hampir tidak pernah berada di desa sejak menjabat sebagai kepala desa.

Keterangan tersebut disampaikan sejumlah warga kepada wartawan Exposedaily. Para warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku kecewa terhadap kondisi desa yang dinilai tidak menunjukkan kemajuan, meski setiap tahun menerima kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat.

“Kepala desa tidak berkantor, hampir tidak pernah ada di kampung sejak menjabat. Sampai sekarang desa begini-begini saja, tidak maju-maju. Yang ada malah terasa mundur,” ungkap salah seorang warga.

Selain persoalan kehadiran kepala desa, warga juga menyoroti pengelolaan Dana Desa yang dinilai tidak transparan. Hingga kini, masyarakat mengaku tidak mengetahui secara jelas realisasi anggaran dan manfaat pembangunan yang seharusnya dirasakan bersama.

“Kami tidak tahu Dana Desa itu dikemanakan. Tidak ada pembangunan yang benar-benar kami rasakan,” lanjut sumber warga tersebut.

Warga menyebut, minimnya kehadiran kepala desa berdampak langsung pada pelayanan administrasi, pelaksanaan program pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat yang berjalan tidak maksimal.

Sejumlah fasilitas dan program desa disebut tidak mengalami perubahan berarti. Masyarakat menilai pemerintahan desa berjalan tanpa arah yang jelas, sementara keluhan warga tidak mendapat respons memadai.

Situasi ini memicu kekecewaan dan keresahan di tengah masyarakat Waesala, yang berharap Dana Desa dapat menjadi instrumen utama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar formalitas anggaran tahunan.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan Exposedaily masih berupaya menghubungi Kepala Desa Waesala, Ramsal Kasturian, untuk meminta klarifikasi atas tudingan tersebut. Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada pihak Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Media ini menegaskan bahwa seluruh informasi yang disajikan merupakan dugaan berdasarkan keterangan masyarakat, dan akan memuat hak jawab serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Masyarakat Waesala berharap Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat segera turun melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Negeri Waesala. Selain itu, warga juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri dugaan penyimpangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Warga menilai langkah audit dan pengawasan ketat sangat diperlukan demi memastikan Dana Desa benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.