Dorong Iklim Investasi, Komisi VII DPR RI Tekankan Reformasi Sistem Perizinan

Jakarta, Exposedaily.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan pentingnya percepatan reformasi sistem perizinan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan arus investasi nasional. Pernyataan ini disampaikan Nunik—sapaan akrabnya—di tengah sorotan tajam terhadap berbagai kendala perizinan yang masih menghambat laju investasi, terutama di sektor industri manufaktur.

“Kendala perizinan investasi seringkali masih kita dengar, terlebih di tengah situasi beratnya industri manufaktur. Jangan sampai soal perizinan investasi menjadi kendala di tengah peluang investasi yang sebenarnya terbuka,” ujar Chusnunia, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, reformasi sistem perizinan harus menjadi agenda prioritas baik di tingkat kementerian teknis maupun pemerintah daerah. Komisi VII DPR RI, kata Nunik, terus mendorong pemerintah agar melakukan terobosan konkret demi menciptakan ekosistem investasi yang ramah dan efisien.

“Kendala perizinan dalam investasi di Indonesia masih menjadi isu utama yang menghambat iklim investasi. Mulai dari birokrasi yang berbelit dan lama, kurangnya transparansi, hingga biaya administratif yang tinggi masih sering kita dengar hingga saat ini,” tambahnya.

Dampak pada Industri dan Lapangan Kerja

Komisi VII melihat, penyelesaian hambatan perizinan akan berdampak langsung pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tak hanya itu, reformasi perizinan juga akan memperkuat daya saing industri nasional di tengah persaingan global.

Chusnunia juga menyoroti kondisi industri manufaktur nasional yang sedang mengalami tekanan. Data terkini menunjukkan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia mengalami penurunan secara berturut-turut hingga Juni 2025, mencerminkan kontraksi yang cukup dalam pada sektor ini.

“Seperti kita ketahui bersama, industri manufaktur Indonesia mengalami penurunan dan kontraksi pada pertengahan tahun 2025. Ini memerlukan langkah strategis bersama untuk membalikkan arah tren tersebut,” jelasnya.

Selain persoalan perizinan, Nunik juga menyoroti keluhan pelaku industri dalam negeri terkait derasnya impor barang murah yang menggerus permintaan terhadap produk lokal.

“Pelaku industri manufaktur mengharapkan adanya kebijakan yang mampu mengurangi dan membatasi masuknya barang impor murah yang mempersempit permintaan pasar domestik,” tegas politisi dari Fraksi PKB tersebut.

Komisi VII berharap upaya reformasi perizinan yang sedang didorong dapat dijalankan secara konsisten oleh pemerintah pusat maupun daerah, demi menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional.