Sultan Tidore H. Husain Alting Sjah (Foto: istimewa)
Tidore, Exposedaily.id – Sultan Tidore H. Husain Alting Sjah menyampaikan permintaan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan penetapan Kota Tidore Kepulauan sebagai ibu kota resmi Provinsi Maluku Utara. Permintaan ini disampaikan Sultan sebagai bagian dari koreksi sejarah dan upaya pelurusan penataan wilayah administratif secara konstitusional.
Menurut Sultan Husain, penetapan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara dalam Undang-Undang pembentukan provinsi tahun 1999 dilakukan dalam kondisi terburu-buru dan tidak mempertimbangkan secara utuh aspek historis, yuridis, dan geografis wilayah.
“Selayaknya, bila pada waktu itu tidak terburu-buru dalam menyusun perundang-undangan, maka ibu kota Provinsi Maluku Utara sepatutnya berkedudukan di Tidore,” ujar Sultan dalam pernyataannya di dalam video tersebut, Selasa (8/7/2025).
Ia menegaskan, Sofifi yang saat ini disebut sebagai ibu kota provinsi, sejatinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan.
“Sofifi adalah bagian dari Kota Tidore Kepulauan. Maka, semestinya penamaan ibu kota Provinsi Maluku Utara dicantumkan sebagai Kota Tidore Kepulauan, dengan alamat pusat pemerintahan berada di Sofifi,” jelasnya.
Atas dasar tersebut, Sultan Tidore meminta revisi terhadap Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, khususnya dalam hal penetapan ibu kota.
“Usul saya adalah merevisi kembali undang-undang itu. Ibu kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan, dengan alamat pusat pemerintahan di Sofifi,” tegasnya.
Permintaan tersebut disampaikan dalam semangat pelurusan sejarah dan pengakuan terhadap kedudukan historis Tidore, yang secara administratif dan tradisional memiliki kontribusi penting dalam pembangunan dan integrasi wilayah Maluku Utara.
Sultan Husain berharap Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian atas usulan ini demi kejelasan identitas administratif, penghormatan terhadap sejarah lokal, dan penguatan tata pemerintahan daerah yang tepat secara konstitusi.
