Tokoh GRIB Malut Bongkar Borok BUMD: “Bertahun-tahun Kerja Sama dengan Antam, Hasil Nol Besar!”

TERNATE, Exposedaily.id  – Pernyataan mengejutkan dilontarkan Sekretaris DPD GRIB JAYA Maluku Utara, Yusri Abubakar. Dia mengkritik keras Direktur Utama Lingkar Cita Institute yang mengomentari keterlibatan BUMD Perdana Cipta Mandiri (PCM) dalam proyek PT Antam Tbk Unit Tambang Pulau Pakal.

“Pernyataan tersebut hanya opini liar tanpa kajian mendalam tentang peran BUMD PCM,” tegas Yusri, Rabu (13/8/2025).

BUMD PCM: Menguasai Segalanya, Tapi Hasilnya?

Yusri menjelaskan bahwa BUMD PCM memang mengelola berbagai lini usaha strategis yang mendukung operasional tambang PT Antam Tbk di Pulau Pakal, mulai dari:

• Penggilingan dan penjualan beras di Subaim
• Jasa katering karyawan Pulau Pakal
• Suplai bahan bakar minyak melalui keagenan
• Pengelolaan ICS (perikanan)
• Pengangkutan dan transhipment ore nikel

“PT Antam telah memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui keberadaan BUMD PCM, pembayaran pajak, serta program CSR,” ungkap Yusri.

Kritik Pedas: “BUMD Tidak Punya Alat Berat, Rencana Bisnis Juga Tidak Ada”

Namun, Yusri justru mempertanyakan capaian nyata BUMD PCM selama bekerjasama dengan PT Antam Tbk.

“Selama kerjasama itu, apa saja yang sudah dihasilkan BUMD? Apakah sudah memiliki alat berat untuk mendukung proyek yang lebih besar? Kenyataannya tidak ada sama sekali,” ujarnya dengan tegas.

Yusri juga menyoroti ketiadaan rencana bisnis yang jelas. “Apa saja project plan BUMD ke depannya? Ada atau tidak? Karena tanpa perencanaan yang jelas, BUMD akan sulit bersaing dan berkembang.”

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa jika BUMD ingin terlibat dalam proyek yang lebih besar, harus mengikuti prosedur pelelangan yang ditetapkan PT Antam. “Ingat, PT Antam itu BUMN, bukan perusahaan swasta. Kalau tidak lolos lelang, berarti ada persyaratan yang belum terpenuhi. Ini tugas pengurus baru PCM untuk melakukan evaluasi kinerja.”

Kenapa Kontraktor Luar Daerah yang Berkuasa?

Yusri menjelaskan alasan mengapa kontraktor luar daerah mendominasi proyek PT Antam Tbk. “Hal itu terjadi karena tidak ada satupun kontraktor lokal yang mengikuti proses lelang maupun memiliki kemampuan finansial untuk menangani skala proyek tersebut.”

Meski kontraktor luar daerah tidak memberikan kontribusi besar secara langsung terhadap PAD, keberadaan mereka tetap memunculkan multiplier effect bagi perekonomian lokal.

“Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit yang mewajibkan penyertaan kontraktor lokal, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mendorong penggunaan produk dan jasa dari perusahaan lokal, terutama jika mereka memiliki kemampuan yang memadai,” jelasnya.

“Implementasi di lapangan bisa memunculkan bentuk lain dari ‘porsi lokal’ sesuai pengaturan teknis dan kebijakan daerah. Jadi, peluang untuk kontraktor lokal selalu terbuka, asalkan mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan.”

Usulan Konkret: Buat Peraturan Daerah untuk Kontraktor Lokal

Sebagai solusi, Yusri mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, khususnya Bupati, untuk membuat peraturan daerah atau regulasi yang mengatur keterlibatan kontraktor lokal agar dapat memberikan dampak langsung terhadap pendapatan daerah.

“Kalau ada regulasi yang jelas, maka kontraktor lokal punya kepastian ruang untuk berkontribusi, dan daerah akan merasakan langsung manfaatnya,” pungkasnya.

Pernyataan Yusri ini mencerminkan dinamika kompleks dalam industri pertambangan Indonesia, di mana kepentingan BUMN, BUMD, dan kontraktor lokal sering berbenturan dengan realitas kapasitas dan kemampuan finansial yang terbatas.